Perpanjangan BNT, ini Hasil Verifikasi Tahap I 2023

Melalui Pengumuman nomor PENG-7/PB/PB.7/2023, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) menyampaikan hasil verifikasi usulan Perpanjangan BNT. Sebelumnya DJPb juga sudah mengumumkan Penyelenggaraan Perpanjangan Masa Berlaku Sertifikat Bendahara Negara Tersertifikasi (BNT) melalui Pengumuman nomor PENG-4/PB/PB.7/2023. Perpanjangan BNT tahap I ini sendiri merupakan tahap awal dari 3 tahap yang direncanakan oleh DJPb, yaitu :… Baca Selengkapnya“Perpanjangan BNT, ini Hasil Verifikasi Tahap I 2023”

Perencanaan Kas Satuan Kerja di Akhir Tahun 2022

Salah satu amanat dari terbitnya Perdirjen Perbendaharaan nomor PER-8/PB/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2022 adalah adanya klausul penyusunan Perencanaan kas. Perencanaan kas ini diperlukan untuk menekan Cost of Fund dari pengelolaan kas dari APBN dan juga untuk dapat memproyeksikan potensi Sisa Lebih/Kurang antara… Baca Selengkapnya“Perencanaan Kas Satuan Kerja di Akhir Tahun 2022”

Format Akhir Tahun Anggaran 2022

Dalam menghadapi akhir tahun anggaran, telah ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor Per-8/PB/2022. Dalam Peraturan tersebut, terdapat beberapa format-format surat yang diperlukan untuk kelancaran proses pada akhir tahun 2022. Setelah sebelumnya kami membagikan Perdirjen PER-8/PB/2022 yang dapat sobat download pada artikel peraturan akhir tahun anggaran 2022. Berikut kami sediakan link… Baca Selengkapnya“Format Akhir Tahun Anggaran 2022”

Peraturan Akhir Tahun Anggaran 2022

Menjelang Akhir Tahun Anggaran 2022, Direktur Jenderal Perbendaharaan telah menetapkan Peraturan nomor PER-8/PB/2022, tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2022. Peraturan ini diterbitkan sebagai pedoman para Pengelola Keuangan di Indonesia, baik Pejabat Perbendaharaan, Operator, maupun petugas layanan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Untuk mendapatkan… Baca Selengkapnya“Peraturan Akhir Tahun Anggaran 2022”

Update Aplikasi GPP/BPP/DPP Versi 31.0

Ditjen Perbendaharaan telah resmi merilis Update Aplikasi GPP/BPP/DPP Versi 31.0. Update kali ini berkaitan dengan perubahan BPD Riau menjadi BPD Riau Kepri Syariah, yang berdampak pada perubahan referensi nama bank SPAN pada Aplikasi GPP, SAKTI, dan SPAN. Untuk mendapatkan update sobat semua dapat download pada link berikut kami tetap menyarankan… Baca Selengkapnya“Update Aplikasi GPP/BPP/DPP Versi 31.0”

Registrasi Pengguna Aplikasi mpn.kemenkeu.go.id

Aplikasi mpn.kemenkeu.go.id mulai dipergunakan pada bulan Januri 2022. Aplikasi ini merupakan bagian dari Modul Penerimaan Negara Generasi ke 3 (MPN G3). Aplikasi mpn.kemenkeu.go.id merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Keuangan nomor 225/PMK.05/2020 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik. Pengembangan dari simponi.kemenkeu.go.id mpn.kemenkeu.go.id merupakan pengembangan dari simponi.kemenkeu.go.id, hal ini disebabkan terdapat… Baca Selengkapnya“Registrasi Pengguna Aplikasi mpn.kemenkeu.go.id”

Pengembalian Belanja Negara

Dalam akuntansi pemerintahan, Pengelola Keuangan Negara mencatat pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Pendapatan Pemerintah contohnya adalah Pendapatan Pajak, Pendapatan Bukan Pajak, Pengembalian Belanja Negara, dll. Sedangkan untuk Pengeluaran Pemerintah contohnya adalah Membayar Gaji Pegawai, Membayar Tunjangan Pegawai, Membayar Biaya Perjalanan Dinas dll. Bila Pendapatan Pajak akan dicatat oleh teman-teman kita di… Baca Selengkapnya“Pengembalian Belanja Negara”

Pemulihan Pagu DIPA Satuan Kerja

Kesalahan pembebanan akun seringkali dilakukan oleh pengelola keuangan Satuan Kerja. Hal tersebut dapat menyebabkan realisasi dibebankan kepada akun yang tidak semestinya. Atas kejadian tersebut tentunya para pengelola keuangan ingin melaukan Pemulihan Pagu DIPA yang telah direalisasikan, sehingga dapat dilakukan Pembebanan ulang, agar Pencairan Anggaran lebih tepat. Sebagai contoh terdapat satuan… Baca Selengkapnya“Pemulihan Pagu DIPA Satuan Kerja”